Sejarah Gampong Lambaed

Asal Usul Gampong (Legenda)

Gampong Lambaed telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan Gampong Lambaed telah dipimpin oleh beberapa keuchik sejak gampong ini berdiri sebagamaina yang tercantum dalam sejarah pemerintahan Gampong. Menurut cerita para petua-petua gampong, tidak ada kepastian kapan sebenarnya gampong ini telah berdiri.

Sejarah Pemerintahan Gampong

Sistem pemerintahan Gampong Lambaed berazaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh dua orang Wakil Geuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepada Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegitan-kegiatan keagamaan.

Urutan pemimpin pemerintahan Lambaed atau Geuchik menurut informasi para para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia dampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Urutan pemimpin pemerintahan Lambaed atau Geuchik menurut informasi para para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia dampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

 SEJARAH PEMERINTAHAN GAMPONG

NO	PERIODE	NAMA KEUCHIK	KONDISI PEMERINTAHAN	NARA SUMBER	KET.
1	- 1944	Makam	Pemerintahan pra kemerdekaan Indonesia dan masih tunduk pada Kerajaan Aceh dan atau pemerintahan kolonial	Tgk. M. Amin
2	1944 – 1974	Banta	Pemerintahan yang masih mengedepankan sifat-sifat kebersamaan dan gotong royong	Tgk. M. Amin
3	1974 – 1976	M. Amin Yahya	Pemerintahan yang masih mengedepankan sifat-sifat kebersamaan dan gotong royong	Tgk. M. Amin
4	1976 – 1977	Idris	Pemerintahan yang masih mengedepankan sifat-sifat kebersamaan dan gotong royong	Tgk. M. Amin
5	1977 – 2001	Hasyem Abdullah	Pembangunan sarana Gampong sudah mulai dilakukan pada era pemerintahan ini	Tgk. M. Amin
6	2001 – 2002	Anwar Arsyad	Mengemban tugas pemerintah desa setelah Keuchik Hasyim Abdullah meninggal dunia akibat konflik	Ramli	Penjabat
7	2002 – 2007	M. Yusuf Jalil	Perangkat Gampong sudah berfungsi dan pada masa ini Aceh berstatus darurat Militer dan Sipil dilanda konflik sehingga pemerintahan desa tidak normal	Ramli
8	2007 – Sekarang	Umar Abdullah	Perangkat Gampong sudah difungsikan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing

Sejarah Pembangunan Gampong

Pelaksanaan pembangunan Lambaed dimulai pada masa pemerintahan Keuchik Banta yaitu pada tahun 1944 yang ditandai dengan pembangunan meunasah untuk kepentingan peribadatan warga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya serta juga difungsikan untuk tempat musyawarah gampong dan kegiatan gampong lainnya. Pembangunan yang dilakukan pada masa itu masih bersifat swadaya masyarakat baik itu dari segi pendanaan maupun kerja pembangunan itu sendiri, semua dilakukan dengan gotong royong bersama-sama.

Setelah itu tidak ada lagi catatan pembangunan (menurut informasi dari tetua gampong) hingga tahun 1977. Pembangunan Gampong Lambaed mulai terlihat kembali pada rentang waktu 1977 hingga 2007. Selama kurun waktu 30 tahun tersebut ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan gampong yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat Lambaed. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan Meunasah pada tahun 1977 yang mana menasah tersebut masih digunakan hingga saat ini. selain itu, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunag gedung PKK pada tahun 1980-an, saluran Irigasi dan perluasan jalan pada tahun 1990-an dan pengaspalan jalan pada tahun 2007.

Selengkapnya, pembangunan yang dilakukan di gampong Lambaed dari 1944 hingga 2008 adalah sebagai berikut:

 

SEJARAH PEMBANGUNAN GAMPONG

NO	TAHUN	PERISTIWA	DAMPAK	NARA SUMBER	KET
1	1944	Meunasah Kayu	- Adanya shalat berjamaah - Adanya tempat musyawarah - Adanya tempat kegiatan keagamaan	Tgk. M. Amin
2	1977	Meunasah Panggung	- Adanya shalat berjamaah - Adanya tempat musyawarah - Adanya tempat kegiatan keagamaan	Tgk. M. Amin
3	1980	Gedung PKK	- adanya kegiatan kaum perempuan	Ramli
4	1992	Saluran irigasi	- Adanya saluran untuk pengairan sawah warga - Tidak tergenang lagi sawah warga ketika musim penghujan	Ramli
5	1992	Perluasan jalan	- lancar transportasi	Ramli
6	2003	Pembangunan MCK	- Kesehatan dan Kebersihan	Tgk. M. Yusuf
7	2007	Pengaspalan jalan	- lancar transportasi	Umar Abdullah

 Sumber : wawancara dengan tetua gampong

Wilayah Perencanaan

Letak Geografis Gampong

Gampong Lambaed terletak di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah ± 200 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Lambaed berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat bebatasan dengan Gampong Babah Jorong dan Ateuk Lueng Ie.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Gue dan Krueng Anoi.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lambro Deyah dan Lambro Bileu.

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Cot Puklat dan Melayo.

Kondisi Fisik Dasar Gampong

a. Nama-nama Dusun

Gampong Lambaed terdiri dari 4 Dusun yaitu:

Tabel . 3

NO	NAMA DUSUN	BERBATASAN
		UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR
1	Timpo	Dusun Gampong Blang	Gampong Melayo	Dusun Lammangi	Gampong Gue dan Krueng Anoi
2	Gampong Blang	Gampong Lambro Bileu dan Lambro Deyah	Dusun Timpo	Dusun Cot Beurandeh dan Lammangi	Gampong Krueng Anoi
3	Cot Beurandeh	Gampong Babah Jurong dan Lambro Deyah	Dusun Lammangi	Gampong Babah Jurong dan Ateuk Lueng Ie	Dusun Gampong Blang
4	Lammangi	Dusun Gampong Blang	Gampong Cot Puklat dan Meulayo	Gampong Ateuk Lueng Ie	Dusun Timpo

b. Orbitrasi (Jarak dari Pemerintahan Desa)

o Jarak Dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 3 Km

o Jarak Dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota Jantho : ± 50 Km

o Jarak Dengan Ibu Kota Propinsi DATI I : ± 10 Km

b. Sarana dan Prasarana/Infrastruktur

1. Perumahan

2. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah di desa lambaet terdiri dari:

· Tanah milik pribadi masyarakat

· Tanah milik desa

· Tanah milik adat

3. Lorong

Jalan Lorong 4 buah dengan panjang 2 Km

4. Fasilitas Umum

Fasilitas-fasilitas umum Gampong Lambaet terdiri dari:

· MCK : 4 Unit

· Meunasah : 1 unit

· Gedung PKK : 1 unit

· Saluran Irigasi : ± 2 Km

· Jalan desa : ± 2 Km

c. Sumber-sumber air bersih yang bisa diakses masyarakat

Sumber-sumber air yang bisa diakses oleh masyarkat Gampong Lambaet adalah:

· Satu sumur bor di komplek perumahan bantuan untuk pengungsi korban tsunami.

· Sumur-sumur pribadi yang dimiliki oleh pribadi masyarakat gampong Lambaed.

d. Kondisi Sanitasi secara Umum

Secara umum kondisi sanitasi di Gampong Lambaet adalah sebagai berikut:

· MCK umum masih berfungsi dengan baik.

· Saluaran riol/got tidak ada.

· Tidak semua masyarakat memiliki WC keluarga.

2.2.1. Kondisi Demografis Gampong

Dari tahun ketahun jumlah warga (penduduk ) gampong Lambaed terus bertambah, seiring dengan adanya peningkatan angka kelahiran serta bertambahnya warga pendatang yang selanjutnya menetap di Gampong Lambaed pasca tsunami (tahun 2004). Data-data penduduk gampong Lambaed dapat dilihat pada tabel. 4 dibawah ini.

No	Dusun	Jumlah Jiwa	KK	Jenis Kelamin		Balita
				Laki	Perempuan
1	Timpo	151	43	69	82	14
2	Gampong Blang	197	51	83	114	26
3	Lammangi	345	85	178	167	40
4	Cot Beurandeh	173	47	86	87	17
Jumlah penduduk		865	225	415	450	97

Kondisi Sosial Ekonomi Gampong

a. Kondisi Sosisal Kemasyarakatan

Seperti kebanyakan Gampong di Aceh, tatanan kehidupan masyarakat Gampong Lambaed sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Berikut ini disajikan jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

Golongan	Jenis kegiatan sosial
1. Pemuda	· Gotong royong · Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia · Pengajian rutin (Malam Jum’at) · Berkunjung ke tempat orang sakit
2. Ibu-ibu	· Gotong royong · Pengajian rutin (wirid Yasin) · Arisan · Takziah ke tempat orang meninggal · Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan · Kegiatan PKK
3. Bapak-bapak (orang tua)	· Gotong royong · Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia · Takziah ke tempat orang meninggal · Berkunjung ke tempat orang sakit

b. Kondisi Ekonomi Gampong

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Lambaed memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir,usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian (sawah tadah hujan), tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Gampong Lambaed merupakan salah satu gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang terletak di selatan pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani , tukang dan buruh bangunan, pedagang, industri rumah tangga.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga factor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.

Berikut data jenis mata pencaharian warga masyarakat Lambaed:

Dusun	Jumlah Penduduk			JmlKK	Mata Pencaharian
	Lk	Pr	Total		Petani	Buruh Tani	PNS	Pensiunan	Swasta	Jml
TIMPO	82	69	151	42	70	9	3	1	22	105
GAMPONG BLANG	114	82	196	51	71	20	7	4	30	132
LAMMANGI	167	178	345	85	60	22	12	3	25	122
COT BEURANDEH	87	86	173	47	74	30	1	3	15	123
TOTAL	450	415	865	225	275	81	23	11	92	482

Analisa Pelaku Pembangunan gampong

a. Pelaku Pembangunan

Pembangunan gampong tidak terlepas dari semua pihak, baik dari unsur Masyarakat (Non Pemerintahan) maupun dari unsur Pemerintahan. Dapat kita lihat dari unsur Pemerintahan seperti Geuchik, Tuha Peut, SekDes, Kepala Lorong, serta Kaur dan juga dari Pihak Non Pemerintahan seperti Masyarakat, Pemuda/i serta Ibu-ibu PKK.

NO	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	Keuchik	PKK
2	Sekretaris Gampong	Pemuda/i
3	Kaur Pembangunan	Kader Gampong
4	Kaur Pemerintahan	Petani
5	Imum Meunasah	Kelompok Wirid/Yasin
6	Kepala Dusun
7	Tuha Peut

b. Analisa Pelaku Pembangunan

Dalam pembangunan Gampong Lambaedmemang tidak terlepas dari pengaruh pelaku Pembangunan seperti yang termuat dalam Tabel: 7, namun kepentingannya sangat terasa seperti yang dapat kita lihat dalam tabel 8 sebagai berikut:

VARIABEL		KEPENTINGAN
		TINGGI	RENDAH
PENGARUH	TINGGI	-Keuchik -Kaur Pembangunan -Kaur Pemerintahan	-Pemuda/i -Kader Gampong
	RENDAH	-Sekretaris Gampong -PKK -Tuha Peut -Imum Meunasah -Kepala Dusun	-Petani -Kelompok Wirid/Yasin

Read More

Sejarah Provinsi Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. 

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagaian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “ Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah). Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar.

Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut ‘Perang Sabi’ ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar tersebut memaksa Sultan Aceh terakhir, Twk. Muhd. Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (Nederlansch Oost-Indie) dalam bentuk propinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok- pelosok Aceh.

Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tahun 1945. Dalam jaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno memberikan julukan sebagai “Daerah Modal” pada daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Propinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status.Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan alam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur " Aceh ". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.

sumber : http://acehprov.go.id

Read More